Jakarta, Wartanusantara.com.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dr Ir H Rasyidi Hy CPA MA MM mengatakan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Pemprov DKI Jakarta dinilai tidak efektip. Ini diduga karena kurang cermatnya dalam melakukan estimasi sehingga realisasi capaiannya jauh dari target.
“Seperti contoh pada realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Di mana Pendapatan daerah tahun 2022 yang sejatinya ditargetkan mencapai Rp77, 79 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp67, 29 triliun atau hanya tercapai sebesar 86,50%.Sedangkan anggaran yang bersumber dari pendapatan daerah yang sah hanya terealisasi sebesar Rp2,82 triliun atau 57,49% dari targetnya sebesar Rp4,90 triliun”.kata Rasyidi di Kebun Sirih Jakarta Pusat Rabu (9/8/2023).
Politisi PDI.Perjuangan ini berharap kesalahan seperti ini tidak terus berlanjut. “Untuk itu Target yang ditetapkan harus realistis” tukasnya.
Disisi lain Rasyid juga menilai kurang efektipnya dalam.pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada perusahaan milik pemprov (BUMD).
Untuk itu Komisi C akan mengusulkan agar BUMD tidak lagi mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD).
“Komisi C berencana akan menyampaikan dalam rapat banggar bahwa PMD tidak lagi diberikan kepada BUMD,” ujarnya.
Menurut banyak kekeliruan dalam mengelola anggaran terutama yang menyangkut kerja penugasan.
“Penugasan itu tidak boleh diberikan uang, sekarang yang terjadi penugasan menggunakan dana APBD, ini sudah salah kaprah, harusnya pakai uang sendiri,” tegasnya.
Rasyidi juga berharap BUMD BUMD pada APBD 2024 tidak lagi diberikan PMD.
“BUMD jangan lagi diberi modal, itukan perusahaan yang menghasilkan uang kenapa malah diberi lagi oleh pemerintah. Selama ini siapa.yang menikmati PMD, itu kan uang rakyat ,” katanya.
“Sebaiknya BUMD yang tidak menguntungkan dibubarkan saja” , pungkasnya…
